PERNIKAHAN YANG KEJAM

Oleh : Frimaputra Sandi
Pengurus LPM Kinday Unlam

ini mungkin tulisan yag carut marut yang hanya sekedar pelampiasan saya

Heboh sekali, bangsa Indonesia melalui berbagai media di hibur dengan acara pernikahan Eddy dengan Aliya, namun sangat di sayangkan pernikahan tersebut lebih menunjukan bahwa para pejabat hidup dengan manisnya hedonisme.

Seperti yang dilansir beberapa waktu yang lalu Tabloid Cek and Ricek boaya perkawinan tersebut senilai 40 Miliar, yang mana sebelumnya disampaikan juga oleh aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) bahwa biaya tersebut senilai 12 Miliar (lebih kecil dari berita di Tabloid Cek and Ricek tersebut).biaya tersebut meliputi enam tahapan proses pernikahan Eddy-Aliya.

Publik, khususnya saya pribadi ingin mengetahui dari mana saja dana tersebut datang, karena dalam laporan LHKPN, kekayaan SBY hanya mencapai Rp. 7,14 Miliar ditambah U$ 44.887 per 25 Mei 2009(tribunnews.com). Jadi memang patut dipertanyakan asal muasal dana tersebut jika benar bahwa acara pernikahan tersebut memakan biaya puluhan miliar.

Parahnya lagi, Istana Negara di Cipanas yang merupakan fasilitas negara untuk Presiden di gunakan sebagai tempat berlangsungnya pernikahan Eddy-Aliya. menurut hemat saya, yang namanya fasilitas negara, itu tetap akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, sekalipun pernikahan anak Presiden, karena jelas bahwa ini merupakan ranah pribadi, untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan negara.

Pola hidup sederhana yang diinginkan rakyat kepada pejabat publik nampaknya hanya isapan jempol belaka, dan kampanye hemat hanyalah untuk rakyat belaka, tetapi tidak untuk pejabat. presiden macam apa tanpa melihat kondisi kerakyatan yang dihinggapi penderitaan finansial, apakah tidak adanya rasa simpati, empati, atau mungkin sudah menutup mata dan telinga. Sangat ironis sekali ketika melihat kondisi ini.

Dampak Pernikahan Eddy-Aliya
Seperti yang diberitakan detik.com, sebagian sekolah diliburkan di Cipanas, seorang siswa SD Sukasarana mengaku diminta libur oleh gurunya, namun tidak tahu alasan kenapa diliburkan.

Selain itu, imbauan dari pihak kecamatan, bahwa pedagang kecil yang ada di sekitarIstana Cipanas pada tanggal 24 November 2011 tidak boleh berjualan. Tentu ini membuat pedagang kecil merasa dirugikan.

namun berbeda dengan Hotel sekitar Cipanas, misalnya hotel Palace yang terletak 300 meter dari Istana Cipanas, sebanyak 185 kamar dipesan untuk tanggal 23 dan 24 November 2011. Mungkin pembaca bisa membayangkan, pemilik hotel jelas lebih di untungkan, sedangkan pedagang kecil justru dirugikan.

Warung Dede Ditutup Selamanya

begitu kejamnya, disamping kebahagiaan Eddy-Aliya, salah satu warung yang sudah lama berjualan di sekitar Istana Cipanas terpaksa berhenti berjualan selamanya.

simak berita ini, mata saya sendiri pun turut berkaca-kaca ketika membacanya

LENSAINDONESIA.COM: Dede Jaelani (45) hanya terdiam lesu, matanya menatap lurus bangunan Istana Kepresidenan Cipanas tepat di depan warungnya. Pasalnya, bangunan warung nasi pikulan tempat Dede dan keluarga mengais rejeki, harus rela dibongkar petugas demi kelancaran pesta pernikahan putra Presiden SBY yang konon menelan biaya hingga 12 miliar itu.

Pesta pernikahan Eddi Baskoro Yudhoyono dan Aliya Harta Rajasa yang akan digelar di Istana Kepresidenan Cipanas hanya tinggal menghitung hari yakni tanggal 24 November 2011. Berikut ini penuturan Dede kepada reporter LENSAINDONESIA.COM yang singgah di warungnya.

”Saya tidak pernah membayangkan kalau akhirnya bangunan warung yang sudah kami tekuni puluhan tahun secara turun temurun ini akhirnya harus ditutup untuk selamanya. Surat perintah untuk menutup warung itu datang dari Kantor Kecamatan Cipanas, saya terima tanggal 19 November 2011 atau lima hari menjelang hajatan besar yang akan digelar Pak Presiden dan Pak Menteri. Isi surat itu menyeru kepada seluruh pedagang atau bangunan warung yang ada di sekeliling Istana Cipanas dilarang berjualan semenjak 23 November tahun ini,” papar dia.
Membaca surat itu, tubuh Dede bagaikan disambar petir karena surat perintah penutupan warung itu ternyata tidak bersifat sementara tetapi untuk selamanya.

”Kalau toh hanya diminta untuk menutup sementara demi menghormati hajatan besar keluarga Presiden kami sangat bisa menerima, tapi kalau untuk selamanya, ini benar-benar membunuh ekonomi keluarga saya. Sebab, warung pikulan yang dirintis oleh ayah saya H Uju Jaelani sudah buka semenjak era pemerintahan Presiden Soekarno. Artinya bangunan warung berukuran 4 x 6 meter ini sudah menghidupi keluarga besar kami, lebih dari setengah abad silam,” ungkapnya.

Dede juga tidak mengerti apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dengan meminta agar ia tidak lagi berjualan di tempat tersebut. Padahal, setiap bulan ia juga membayar iuran kepada kecamatan melalui Kantor Desa, dan BPD, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Alasan pemerintah yang menyerukan agar semua warung dan pedagang kaki lima harus tutup seterusnya karena dianggap mengganggu keindahan lingkungan di sekitar Istana Kepresidenan Cipanas.

”Saya menyadari kalau bangunan warung saya memang tidak jauh dari tembok Istana Cipanas, tepatnya di sayap sebelah kiri istana yang lokasinya masih di ujung halaman Pasar Cipanas. Di lokasi ini lah ayah saya H Uju Jaelani yang Alhamdulillah kini masih sehat dalam usianya yang sudah masuk 75 tahun. Karena usia bapak sudah mulai udzur, maka saya diminta untuk melanjutkan berdagang di warung ini demi menopang ekonomi keluarga. Dari warung pikulan ini pula, bapak saya mampu menghidupi Sembilan anaknya termasuk saya,” aku dia.

Dikisahkan, sejak dirinya duduk di bangku SD dan membantu ayahnya di warung itu, acap kali ia melihat Istana Cipanas dipenuhi tamu yang sedang menyelenggarakan acara dan meninap selama beberapa hari. Terakhir, ia menyaksikan para Gubernur, Bupati dan Walikota juga berkumpul di Istana Cipanas sekitar awal tahun 2011. Waktu itu Presiden SBY juga hadir dan kabarnya memberikan pembekalan kepada para pejabat penting yang juga pimpinan daerah itu.

Seingatnya, setiap acara besar yang diselenggarakan di Istana Cipanas tidak pernah ada gangguan kepada warungnya yang tetap berjualan seperti biasa.

”Bahkan tidak jarang para pengemudi atau kerabat tamu lainnya sering keluar dan makan di warung kami. Maklum, meski warung kami kecil, tapi punya ciri khas tersendiri, yaitu menyajikan makanan dengan sentuhan menu khas makanan Sunda. Di warung saya ada menu semur jengkol, pepes ikan mas, botok jamur, lalapan daun poh pohan, terong, leuncak dan masih banyak lagi makanan khas sunda lainnya. Maklum, disamping harganya murah, rata-rata para tamu yang mencicipi masakan kami katanya cocok di lidah meski tidak jarang pula yang bilang ini makanan aneh,” papar dia.

Seingatnya pula, presiden SBY bersama rombongan paling sering menginap di Istana Cipanas dibanding presiden Indonesia lainnya. Bahkan saat Presiden SBY menginap di Istana Cipanas, kendaraan lapis baja dari Densus 88 juga diparkir tepat di depan warungnya. Kendaraan pengamanan presiden lainnya seperti watter cannon, mobil -mobil polisi juga berderet di sepanjang jalan dekat warung Dede. ”Tentu saja para awak kendaraan itu tidak jarang juga makan di warung saya. Banyak pria berbadan tegap dengan muka sedikit sangar juga sering singgah makan di warung ini sambil pesawat HT nya terus bersuara seperti koordinasi komando,” ujar dia.

Masih dalam ingatatan saya, bahwa Istana Cipanas memang tidak pernah digunakan untuk menggelar acara pernikahan termasuk bapak saya juga mengatakan seperti itu. Dan ini adalah sejarah baru bahwa Istana Kepresidenan Cipanas, kini diwarnai dengan acara pernikahan yang mantu bahkan Pak Presiden SBY sendiri yang berbesan dengan Pak Menteri Perekonomian Harta Rajasa.

”Tapi bagi saya orang kecil, tidaklah terlalu penting untuk mencatat tentang Istana Cipanas mau digunakan apa saja yang penting warung saya tidak digusur. Itulah harapan saya yang paling penting supaya saya bersama keluarga tetap bisa menyambung hidup,” tegas dia.

ACARA PERNIKAHAN MACAM APA INI...?

KETIKA PENGUASA MENDAPATKAN KEBAHAGIAAN, KETIKA ITU PULA RAKYAT KELAS BAWAH AKAN TERTINDAS.....

Read More......

RESHUFFLE, ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT DAN KEPENTINGAN POLITIK

Oleh : Frimaputra Sandi

Kepala Dinas Kajian Strategis BEM FH Unlam


Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, keserakahan adalah termasuk kekurangan yang harus kita hindari. Seperti yang dikatakan St Agustistine menyatakan 3 bentuk keserakahan manusia, yakni keserakahan harta benda, keserakahan akan seksual, dan keserakahan akan kekuasaan.

Kelahiran berbagai partai politik sejak era reformasi tidak lepas dari tujuan meraih kekuasaan di berbagai lembaga negara. Dengan meraih kekuasaan, para elit partai politik bisa bertindak sesuka hati dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mengendalikan Negara, baik itu untuk kemaslahatan rakyat maupun melampiaskan keserakahan para elit politik belaka.

Menjadi orang yang berpartai politik selalu di berikan kecurigaan oleh publik, misalnya LSM, pengamat politik, dan lain-lain. Hal ini di anggap wajar, karena arena politik yang diperlihatkan orang parpol kepada publik ialah orang yang membawa kepentingan kekuasaan. Namun penulis juga menegaskan, tidak ada jaminan jika orang parpol ataupun orang non parpol yang bergelut di dunia sosial politik akan independen, namun yang kita lihat memang sebagian besar elit partai selalu membawa kepentingan partai.

Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak orang yang kecewa dengan gaya presidensil ala SBY. SBY seolah-olah tersandera oleh parpol koalisinya, sehingga lembaga eksekutif secara otomatis terintervensi oleh kepentingan politik, khususnya dalam penyusunan maupun reshuffle kabinet yang notabenenya memilih anggota kabinet itu adalah presiden sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 17 ayat (2) UUD 1945.



Secara teoritis, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak tidak dapat di ganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Masa sekarang hak prerogatif ini dimiliki oleh kepala Negara di bidang-bidang tertentu.



Dalam penyusunan ataupun reshuffle kabinet, sebagian besar kursi kabinet di duduki oleh partai koalisi atas dasar kehendak partai-partai koalisi sendiri, bukan kehendak SBY sendiri. Sehingga apa yang sering di sebut fit and proper test tidak di implementasikan dalam hak prerogatif presiden untuk memilih para pembantunya dalam menjalankan pemerintahan.

Terdengar jelas di telinga publik SBY saat akan melakukan reshuffle kabinet dan sangat jelas publik melihat dalam merencanakan reshuffle SBY memanggil para elit parpol. Tidak salah kalau spekulasi berbagai kalangan bahwa SBY merencanakan reshuffle atas kesepakatan dirinya dengan partai koalisi, hal ini memperjelas perbedaan makna hak prerogatif presiden dalam memilih anggota kabinet. Politik balas budi SBY kepada partai politik pengusungnya inilah tradisi yang berada di benak Presiden yang semestinya di hilangkan, karena membuat panggung pepolitikan cenderung tidak stabil, apalagi jumlah partai koalisi lebih banyak daripada partai oposisi.

Di samping itu membuka jabatan wakil menteri merupakan langkah SBY membuktikan bahwa di pemerintahan tidak hanya terdiri orang parpol saja tetapi juga ada tokoh atau kalangan profesional, namun kita ketahui lagi, wakil menteri itu bukan anggota kabinet, sebab anggota kabinet hanyalah menteri saja. Tidak ada kejelasan yang konkret dari SBY membuka jabatan wakil menteri tersebut, apakah ini bukti menteri yang perlu wakil ini kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, kalau demikian, mengapa tidak di gantai saja dengan calon menteri yang lebih profesional.

Melihat kondisi sistem reshuffle kabinet ini, seolah-olah reshuffle itulah resep yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kementerian tersebut, seharusnya rakyat di berikan kejelasan atas keputusan reshuffle, sehingga muncul pertanyaan, apakah kinerja menteri kurang maksimal ataukah ada tekanan dari pihak elit partai atau mungkin karena ada partai koalisi yang nakal, sehingga harus di tendang dari kabinet?.

Nampaknya yang terlihat sekarang ini, pertimbangan SBY me-reshuffle kabinet lebih dominan karena faktor politik. Karena ada partai koalisi yang nakal atau suka mengkritik jalannya pemerintahan, sehingga harus di tendang dari KIB II.

Kalau SBY benar-benar pro terhadap rakyat, semestinya SBY berani me-reshuffle kabinet tanpa konsultasi dengan elit partai dan menggunakan hak prerogatifnya secara professional tanpa mempertimbangkan koalisi partai, karena para menteri adalah pembantunya dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian kabinet yang di bentuk bukan kabinet milik partai, tetapi kabinet milik rakyat. SBY di harapkan berani mengambil keputusan yang berpihak dengan rakyat dan sesegera mungkin menghapus sistem kabinet politik.

Lalu muncul pertanyaan, mengapa SBY tidak berani? Apakah ada ancaman tertentu yang akan merugikan dirinya?, apakah reshuffle untuk kepentingan rakyat ataukah justru untuk kepentingan politik?

Read More......